Direktorat Pembinaan Kesadaraan Bela Negara (Dit. PKBN) bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kesadaran bela negara.

Tujuan PKBN adalah transformasi nilai-nilai bela negara, sehingga setiap warga negara memiliki sikap dan perilaku yang dilandasi:

1. Cinta tanah air,
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara,
3. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara,
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara,
5. Serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Tujuan itu dicapai melalui pencapaian sasaran-sasaran pembinaan bela negara, yakni agar setiap warga negara :

1. Siap secara psiko-intelektual kebangsaan ditransformasi – kan menjadi komponen pertahanan negara menghadapi ancaman militer.
2. Siap dan mampu dalam profesinya menjadi unsur kekuatan bangsa menghadapi ancaman nonmiliter.

Kegiatan Umum Dit PKBN

Kegiatan Strategis

1. Perumusan “Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam rangka Pembinaan Potensi Pertahanan”.
2. Penyusunan perangkat lunak implementasi kebijakan dan strategi.
3. Penyusunan RUU landasan yuridis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara.
4. Kerjasama guna sinkronisasi kebijakan dalam upaya penanaman nilai-nilai bela negara, antar lain dengan Depdiknas, Gerakan Pramuka Kementerian Pemuda dan Olah Raga, juga secara insidentil dengan Depag dan Lemhannas”.

Kegiatan Teknis

1. Bimbingan teknis instansi tingkat pusat, organisasi masyarakat tingkat pus at, budayawan dan masyarakat pedesaan, serta berbagai profesi di lingkungan pekerjaan.
2. Untuk tingkat daerah, bimbingan dan supervisi teknis serta evaluasi secara terus menerus dilakukan terhadap berbagai kegiatan penataran bela negara yang ditujukan kepada organisasi OSlS, Gerakan Pramuka, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, tokoh masyarakat, pemuda, masyarakat pedesaan, berbagai profesi di lingkungan pekerjaan, dan Dalam skala terbatas sepervisi dilakukan terhadap kegiatan non fisik pada Program TNl Manunggal Membangun Desa (TMMD).
3. lnovasi metode pemberdayaan bela negara untuk organisasi masyarakat.
4. Mengiringi kegiatan itu, dilakukan usaha-usaha untuk membangun danmengembangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bela negara nasional sampai tingkat daerah, penataan dan peningkatan kinerja, pemberdayaan masyarakat dalam bela negara untuk potensi pertahanan, dan pembentukan serta supervisi teknis forum bela negara.

Kegiatan Dit PKBN Tahun 2006

Dalam tahun 2006, skala prioritas kegiatan strategis mencakup : perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan srategi pembinaan kesadaran bela negara, perumusan sitem dan koordinasi pembinaan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Serta penyusunan RUU Pendidikan Kewarganegaraan. Perumusan-perumusan tersebut dilaksanakan, setelah ditahun 2005 selesai disusun naskah akademiknya, dan revitalisasi kerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Seluruh kegiatan dengan strategis itu dilakukkan dengan berkoordinasi instansi terkait, akademis, lembaga kajian, seluruh komponen masyarakat, termasuk LSM, pemerintah daerah dan PTF Dephan sesuai fungsinya.

Kegiatan teknis tahun 2006 dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi program penataran bela negara didaerah dan beberapa program terpusat yang dilaksanakan di provinsi Banten,Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat seta Batam , dan pada instansi pemerintah.

termasuk TNI dan Polri, budayawan, masyarakat pedesaan serta organisasi kemasyarakatan tingkat pusat, serta bimbingan, supervisi dan penyertaan dalam Program TMMD ke 76 dan 77.

Sementara itu pengembangan kegiatan terus dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembelaan negara dengan pembentukan Forum Bela Negara di Kabupaten Biak dan Nabire Papua. Dengan penambahan 2 kabupaten itu, maka sampai saat ini FBN yang terbentuk sudah sebanyak 45 kabupaten di 13 provinsi.

Orientasi dan Pengembangan PKBN ke Depan

Kegiatan strategis akan lebih diarahkan untuk memadukan seluruh sumber daya nasional dalam pembinaan kesadaran bela negara. Untuk itu strategi yang dijalankan adalah mereaktualisasikan kerjasama yang telah dilakukan sekaligus m.empeditaskerjasama dengan instansi dan komponen masyarakat dalam pembelaan negara. Beberapa instansi potensial adalah Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Agama, Lemhannas, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Sementara dalam kegiatan teknis, terus dilakukan bimbingan, supervisi teknis dan evaluasi di daerah guna menjamin tercapainya arah kebijakan dan strategi pembinaan kesadaran bela negara. Selain itu dilakukan beberapa kegiatan terpusat untuk memperkuat kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di daerah, dan beberapa trouble spot area (daerah potensi konflik dan pasca konflik), baik bersifat pembinaan maupun pemberdayaan bela negara.