Direktorat potensi sarana dan prasarana (Dit Potrana) bertugas menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis. dan evaluasi dibidang potensi sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan tugas Dit Potrana menyelenggarakan fungsi antara lain: penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang potensi sarana prasarana menjadi komponen pertahanan.

Didasari bahwa kondisi nyata dilapangan menunjukan bahwa potensi sarana dan prasarana nasional yang dimiliki oleh negara Indonesia sungguh sangat besar, akan tetapi seberapa besar potensi yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan negara sampai saat ini belum dapat dipastikan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa “Sarana dan Prasarana nasional adalah hasil budidaya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional”. Selanjutnya pada Pasal 6 dan 7 antara lain menyebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan disiapkan secara dini.

Kegiatan Umum Dit Potrana

Secara umum kegiatan Dit Potrana adalah melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan potensi sarana dan prasarana untuk ditransformasikan menjadi komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Obyek pembinaannya meliputi :

1. Pengelola yaitu pemilik dan / atau pengawak sarana prasarana, seperti misalnya: pemilik perusahaan angkutan, jalan, pabrik, sopir, pilot, nahkoda dan lain sebagainya.
2. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Angkutan

Infrastruktur sarana transportasi darat sebagai potensi sarana dan prasarana pertahanan

1. Angkutan darat, terdiri dari truk barang, truk derek, truk tangki, bus, mikro bus dan kendaraan konstruksi.
2. Angkutan laut, yaitu kapal penumpang, kapal angkut minyak, kapal penyeberangan, kapal barang, perahu motor layar dan kapal pariwisata.
3. Angkutan udara, yaitu pesawat terbang, radar, stasiun meteorologi penerbang, Basarnas.

Sarana transportasi darat, laut dan udara sebaai potensi sarana dan prasarana pertahanan

2. Prasarana angkutan

1. Angkutan darat, yaitu terminal bus, truk, angkutan kota, angkutan desa), pool kendaraan (bus, truk, angkutan kota, angkutan des a) dan stasiun serta jalan kereta api.
2. Angkutan laut, yaitu pelabuhan umum, pelabuhan rakyat, pelabuhan ikan.
3. Angkutan udara, yakni bandar udara.

3. Sarana prasarana komunikasi: Stasiun Pemancar (radio, TV, stasiun bumi), stasiun transmisi telepon dan radio (RAPI, ORARI), stasiun relay, kantor pos dan giro, jasa ekpedisi, dan satelit.

4. Sarana logistik bahan bakar. Sarana logistik bahan bakar daerah / wilayah meliputi depo BBM Pertamina, SPBD, SPBB, dan stasiun BBM angkutan industri.

Jalan tol sebagai prasarana transportasi - Depo bahan bakar sebagai sarana logistik

5. Prasarana Kesehatan seperti misalnya : Rumah Sakit dan Apotik Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Potrana berkoordinasi dengan Komponen Utama beserta jajarannya dalam merumuskan standardisasi.

Yang berkaitan dengan sarana prasarana berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti : Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Kesehatan, Departemen Kelautan dan Perikanan atau,komponen bangsa lainya serta pemerintah daerah Secara teknis kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Inventarisasi data di setiap daerah/provinsi serta diikuti terus menerus perkembangannya sehingga setiap saat dapat menyajikan data yang terkini.
2. Menentukan sarana prasarana yang akan dialokasikan serta didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
3. Memonitor sarana prasarana yang telah dialokasikan untuk mengetahui kondisi terakhir.

Kegiatan Dit Potrana Tahun 2006

1. Bimbingan Teknis Kader Pembina Potensi Sarana Prasarana Nasional untuk Pertahanan Negara.Bimnis dilakukan pada tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan. Untuk tingkat kewilayahan pembinaan dilaksanakan ditempat atau di daerah dimana sumber daya tersebut berada.
2. Perekaman Data Potensi Sarana Prasarana Nasional Kegiatan ini bertujuan untuk updating data sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan nasional. Untuk itu secara simultan dilakukan sosialisasi dan asistensi teknis. Asistensi dan sosialisasi Pembinaan Potensi Sarana Prasarana Nasional yang telah dilaksanakan yaitu di Provinsi Kalbar, Kaltim,Sulut dan NTT.

3. Sosialisasi RUU Komponen Cadangan Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan RUU Komponen Cadangan. Sosialisasi ini dilakukan di Kodam III/ Siliwangi, Kodam II/ Sriwijaya serta Korem.

Bimnis Kader Pembina Potensi Sarana dan Prasarana Nasional